MENGENAL DEMOKRASI DI INDONESIA
KHUSUSNYA DEMOKRASI TERPIMPIN..
Demokrasi adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling
sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.
Demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik
secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi
perwakilan) Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",yang
dibentuk dari kata (demos) "rakyat" dan (Kratos)
"kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan
abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul
revolusi rakyat pada tahun 508 SM.
Berbicara mengenai demokrasi
adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya
pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang
dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat
manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini
selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses
demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga
hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha
melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people
rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak,
kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.
Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia,
pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang
berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk
masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam
arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau
kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan
apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai
hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan
harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.
Ciri-ciri suatu pemerintahan
demokrasi adalah sebagai berikut.
1. Adanya keterlibatan warga
negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak
langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi
seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan
kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk
memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Di indonesia pernah berlaku
demokrasi terpimpin Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden
Soekarno diawali oleh anjuran beliau agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan
UUDS 1950 adalah UUD'45. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di
kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan voting
yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Voting ini dilakukan dalam
rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden
Soekarno tersebut.
dimulai sejal dikeluarkannya
Surat Perintah Sebelas Maret pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi terpimpin di
Indonesia dimaksudkan oleh Sukarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan
kepribadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang merupakan
produk dari barat, tetapi pada pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin mengalami
bentuk macam penyimpangan.
Penyimpangan-penyimpangan
tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarmo.
Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika
keijakan-kebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik
Indonesia
Dikeluarkan Dekrit Presiden 5
Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada
pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan
penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai
berikut :
A. Penyimpangan di Bidang
Kebijakan Dalam Negeri
1. Mengumumkan ajaran Nasakom
(Nasionalis, Agama, komunis)
2. Penetapan MPRS tentang
jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup
3. Pembubaran DPR hasil pemilu
1, tahun 1955
B. Penyimpangan di Bidang
Kebijakan Luar Negeri
1. Politik konfrontasi dengan
pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes
Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging
Forces/Negara-negara progresif revolusioner)
2. Melaksanakan politik Mercu
Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by
pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera)
3. Menyelenggarakan Ganefo
(Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah
Negara-negara komunis
4. Membentuk Poros
Jakarta-Peking
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://cafebelajar.com/sejarah-demokrasi-terpimpin-di-indonesia.html#more-86
No comments:
Post a Comment